Peradilan Indonesia, Quo Vadis?

Selain maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses penyelesaian perkara, adanya campur tangan pihak eksekutif dalam proses peradilan menjadi salah satu indikasi ketidakmandirian lembaga peradilan.”

Sebagaimana elemen-elemen lainnya dalam masyarakat, peradilan sebagai suatu sistem sosial yang menjadi salah satu penopang utama bagi masyarakat yang beradab dalam melakukan kehidupan sehari-harinya pada dunia modern dewasa ini, seharusnya tidak luput juga dari introspeksi dan retrospeksi tersebut. Hal ini sangatlah penting terutama apabila dikaitkan dengan kondisi peradilan Indonesia pada saat ini yang disinyalir secara realita sangatlah jauh dari apa yang dicita-cita atau diharapkan.

Sebagai suatu sistem, kinerja peradilan sekarang ini berada pada titik nadir yang sangat ekstrim. Berbagai keluhan baik dari masyarakat dan para pencari keadilan seolah-olah sudah tidak dapat lagi menjadi media kontrol bagi lembaga tersebut untuk selanjutnya melakukan berbagai perbaikan yang signifikan bagi terciptanya suatu sistem peradilan yang ideal dan sesuai dengan harapan masyarakat. Secara praktek, teori peradilan yang mempunyai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di satu sisi dan terciptanya suatu peradilan yang bersih, transparan dan mengedepankan nilai-nilai keadilan disisi lain terlihat sudah sangat sulit untuk diterapkan dan ditemui dalam lembaga dan aparat peradilan yang ada saat ini.

Banyak laporan yang menyebutkan bahwa pengadilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir melawan ketidakadilan ternyata tidak berdaya apa-apa. Dalam hal ini kriteria buruknya pelayanan lembaga peradilan dapat dilihat dan diukur dari lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap suatu kasus, banyaknya persyaratan administratif yang harus ditempuh saat pendaftaran perkara di pengadilan, banyaknya pungutan di luar biaya administrasi resmi sampai kepada prosedur penetapan putusan pengadilan yang dianggap tidak transparan oleh publik.

Hal tersebut diatas menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin menipis dari hari ke hari. Sedangkan di sisi lain, ada tuduhan bahwa lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman pada umumnya sudah tidak independen dan mandiri dalam menjalankan kinerja serta mengeluarkan putusan-putusannya. Selain maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses penyelesaian perkara, adanya campur tangan pihak eksekutif dalam proses peradilan menjadi salah satu indikasi ketidakmandirian lembaga peradilan.

Intervensi pihak eksternal kepada kekuasaan kehakiman/yudikatif (dalam hal ini terutama oleh kekuasaan negara lainnya yaitu eksekutif dan legislatif) akhirnya menjadi suatu masalah yang sangat serius untuk dipikirkan pemecahannya. Hal tersebut terutama setelah terdapat beberapa indikasi yang memperlihatkan bahwa suatu keputusan pengadilan yang “aneh-aneh”, biasanya terjadi kepada kasus-kasus yang cukup populis dan melibatkan negara (baik itu pejabat, lembaga ataupun keuangan negara/korupsi). Sehingga disini akhirnya ungkapan politisasi terhadap kasus-kasus yang ada di pengadilan menjadi suatu hal yang tak dapat dihindari untuk diakui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *