Revisi yang Diusulkan untuk Perppu Ormas

Sidang paripurna DPR 24 Oktober mengesahkan Perppu Ormas menjadi undang-undang. Tujuh fraksi menerima Perppu Ormas. Ketujuh fraksi tersebut adalah Golkar, PDI-P, PKB, Nasdem, dan Hanura. Dua lainnya yakni PPP dan Demokrat bersedia menerima Perppu dengan syarat revisi sejumlah hal setelah disahkan. Adapun Gerindra, PAN, dan PKS menjadi tiga fraksi yang menolak Perppu Ormas disahkan menjadi UU.

Berikut ini sejumlah hal yang perlu direvisi dalam Perppu Ormas menurut fraksi yang menolak.

Bertentangan dengan konstitusi

Dalam Perppu Ormas, pembubaran ormas bisa secara langsung dilakukan oleh pemerintah. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakat, ormas bisa dibubarkan melalui proses peradilan. Artinya, kewenangan pembubaran ada di tangan lembaga yudikatif. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif tidak sepatutnya mengambil kewenangan tersebut. Demikian diutarakan oleh Fraksi Gerindra. Fraksi PAN juga memandang peraturan tentang ormas sebetulnya sudah diatur dengan baik oleh UU No. 17 tahun 2013. UU itu menyatakan pemerintah dapat membubarkan ormas melalui peradilan.

Penerbitan Perppu tak memenuhi syarat

Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang mengatur syarat penerbitan Perppu sebenarnya sudah menjelaskan maksud kegentingan situasi. Situasi genting terjadi bila ada kebutuhan mendesak dan gawat yang menuntut penerbitan Perppu. Situasi itu muncul saat UU yang dibutuhkan belum ada dan terjadi kekosongan hukum. Demikian dikemukakan Fraksi PKS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *