Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bersyukur Gugatan PT RAPP Ditolak

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyambut baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur yang tidak menerima permohonan gugatan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) terkait pembatalan Surat Keputusan tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKU PHHK-HTI).

“Ini bukan soal kalah menang tapi soal keyakinan atas hal yang harus ditempuh dalam rangka kepentingan umum. Kita semua dapat belajar dari peristiwa ini. Saya mau semua eselon 1 yakin akan langkah yang ditempuh dan itulah akuntabilitas publiknya,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (21/12).

Siti memuji kinerja pejabat eselon I Kementerian LHK yang telah bekerja keras sehingga kebijakan yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan.

Siti menyatakan Kementerian LHK akan mempertimbangkan pra audit terhadap RAPP dan April Group sesuai keputusan menteri.

Majelis hakim PTUN Jakarta Timur yang diketuai Oenoen Pratiwi memutuskan gugatan yang dimohonkan PT RAPP tidak dapat diterima pada Kamis, sehingga PT RAPP wajib menyelesaikan revisi RKU agar dapat melanjutkan kegiatan usaha pada lahan seluas 338.000 hektare di Riau.

Sebelumnya, Kementerian LHK menerbitkan SK 5322 tentang Pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) periode 2010-2019 sehingga RAPP tidak dapat beroperasi.

Pemerintah meyakini penerapan kebijakan SK itu dalam mengelola lahan gambut dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 71 jadi PP 57.

PP itu mengarahkan agar seluruh pemegang izin memulihkan ekosistem gambut yang rusak akibat kebakaran.

Namun RAPP memohon gugatan SK 5322 itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *