Pembentukan Holding BUMN Digugat

Pembentukan holding BUMN Pertambangan akan digugat ke Mahkamah Agung (MA) oleh sekelompok masyarakat penentangnya. Alasannya, peraturan pemerintah yang mendasari pembentukan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada.

Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN akan menggugat Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal negara ke PT Inalum (Persero) sebagai dasar pembentukan Holding BUMN Pertambangan. Pakar hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanagara yang merupakan salah satu anggota Koalisi, Ahmad Redi, mengatakan gugatan tersebut dilayangkan karena PP No. 47/2017 bertentangan dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



Maka dari itu ia menilai pembentukan Holding BUMN Pertambangan menyalahi aturan dengan tidak melibatkan DPR. Selain itu, hilangnya status Persero pada PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS) bisa menghilangkan kontrol negara secara langsung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *