Badan Restorasi Gambut Bahas Paralegal di Desa Peduli Gambut bersama BPHN

Varia Peradilan — Badan Restorasi Gambut (BRG) bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membahas paralegal di bidang lingkungan hidup serta pemberdayaan masyarakat di wilayah konsentrasi BRG, di Gedung BPHN, Senin 8 Januari 2018.

Deputi III Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG Myrna Asnawati Safitri, menyebutkan Desa Peduli Gambut merupakan konsep dari pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah konsentrasi BRG. Menurutnya dalam konsep pemberdayaan dilakukan oleh BRG selain pemberdayaan ekonomi dan penyadaran perlindungan, juga di butuhkan penguatan dalam peningkatan kesadaran hukum menghadapi bencana kebakaran gambut.

“Memang angka kebakaran hutan gambut memang sudah turun. Tapi lebih karena masyarakat takut dan bukan karena kesadaran hukum,” ujarnya.  Atas hal itu, maka diperlukan adanya peningkatan kesadaran hukum oleh Penyuluh Hukum atas sikap sadar akan hak dan kewajiban masyarakat berada di kawasan Desa Peduli Gambut. Dan diperlukan pendampingan hukum oleh Paralegal dan Organisasi Bantuan Hukum kepada masyarakat jika ada permasalahan hukum yang berlanjut ke tingkat pengadilan karena terjadinya kebakaran hutan gambut. “Salah satu program dari BRG ialah Desa Peduli Gambut yang dalam hal ini sangat terkait dengam Program Desa Sadar Hukum yang menjadi salah satu prioritas di BPHN,” kata Myrna. Sekadar informasi, BRG merupakan salah satu Lembaga Nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Djoko Pudjiraharjo menyambut baik adanya koordinasi penyuluhan hukum BPHN bersama BRG. Menurutnya, dengan adanya pertemuan ini bisa menjadi lahan bagi rekan-rekan Penyuluh Hukum dalam hal sosialisasi terkait dengan pemahaman hukum dengan program kerja BRG kedepannya. Alhasil Paralegal dan OBH pun bisa berperan aktif kedepannya. “Kami berharap bisa ada komunikasi yang lebih mendalam kedepannya sehingga program kerja dari masing-masing instansi bisa berjalan dengan baik dan mencapai target,” ujarnya.

Sepanjang tahun 2017, BRG sudah  menginisiasi 75 desa di enam propinsi, dengan total luas lahan desa-desa itu mencapai 1.180.446 hektar. BRG menyebut desa-desa itu sebagai desa peduli gambut, dengan ribuan penghuninya sebagai garda depan pemeliharaan ekosistem gambut.

Desa-desa itu tersebar di tujuh propinsi; Riau (11 desa), Jambi (10), Sumatera Selatan (15), Kalimantan Barat (16), Kalimantan Tengah (10), Kalimantan Selatan (10), Papua (3).

“Restorasi tidak sekadar membasahi lahan gambut dan menanam kembali untuk memperbaiki ekosistem yang rusak, tapi juga memberdayakan masyarakat yang hidup di lahan gambut,” ujar Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead.

BRG juga merevitalisasi mata pencaharian 101 kelompok masyarakat (Pokmas). Caranya, membina masyarakat untuk membuka lahan tanpa bakar, mengembangkan komoditi lokal, memberikan pelatihan budi daya ikan air tawar, beternak dan budidaya lebah madu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *