KPK Ingin Usut Korupsi di Swasta

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyarankan agar lembaganya mempunyai kewenangan menangani korupsi swasta dan kewenangan itu tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Dalam KUHP harus ada pasal yang mengatakan bahwa KPK juga memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi swasta,” kata Laode di Jakarta, Sabtu.



DPR saat ini sedang memfinalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang menyepakati tindak pidana korupsi yang murni dilakukan sektor swasta  tanpa mengikutsertakan penyelenggara negara.

KPK sendiri tidak dimasukkan sebagai penegak hukum yang bisa mengusut korupsi tingkat swasta karena UU KPK no 30 tahun 2002 hanya memberikan kewenangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara.

Dalam KUHP sebelumnya yang merupakan peninggalan Belanda, tidak diatur kewenangan untuk mengusut korupsi di sektor swasta.

“Jika korupsi sektor swasta hanya dapat diinvestigasi oleh Polri dan Kejaksaan adalah suatu kesalahan/kebodohan berpikir karena tidak ada alasan filosofi/sosial/legal yang dapat membenarkan hal tersebut. KUHP Indonesia nanti akan jadi bahan tertawaan karena KPK dilarang menyidik/menuntut korupsi sektor swasta padahal semua lembaga anti korupsi negara lain seperti ICAC, CPIB, SFO, FBI, SPRM dll melakukan penyidikan korupsi sektor swasta dan sektor publik,” tambah Laode.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *