MK Tolak Uji Materi Terkait Hak Angket KPK

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terkait hak angket DPR untuk KPK. Dengan putusan ini, DPR berwenang melayangkan hak angket terhadap KPK karena KPK dianggap bagian dari lembaga eksekutif yang juga termasuk obyek angket DPR.

Meski demikian, empat dari sembilan Hakim Konstitusi memberikan pendapat berbeda(dissenting opinion). Hakim Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo mengajukan dissenting yang menilai seharusnya MK mengabulkan permohonan. Adapun lima hakim lainnya adalah Arief Hidayat, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams.

“Menolak permohonan provisi para pemohon dan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis MK Arief Hidayat saat membacakan amar putusan bernomor 36/PUU-XV/2017 di Gedung MK Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Lima dari sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bagian dari ranah eksekutif mengingat tugas dan fungsi KPK yang berada dalam domain eksekutif.

“Secara tugas dan fungsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif,” ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul membacakan pertimbangan Mahkamah dalam sidang putusan terkait hak angket KPK di Gedung MK Jakarta, Kamis.

Lima hakim konstitusi tersebut berpendapat bahwa dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara, dalam hal ini adalah Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami krisis kepercayaan publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *