KPK Akan Bangun 9 Kantor Perwakilan

VARIA PERADILAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membangun sembilan kantor perwakilan di daerah yang diharapkan terealisasi pada akhir tahun ini.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, rencana pembangunan kantor perwakilan di sembilan daerah merupakan salah satu upaya KPK dalam meningkatkan kinerja khususnya dalam bidang penindakan dan pencegahan korupsi.

“Kini ada unit khusus koordinasi supervisi atau korsu untuk pencegahan. Kita juga rencana membangun sembilan kantor perwakilan regional, mudah-mudahan Makassar dapat (salah satu lokasi pembangunan),” katanya di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (17/4/2018).

Menurut dia, pembangunan kantor regional KPK akan ditempatkan di beberapa provinsi atau wilayah. Misalnya, di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Rencana tersebut diharapkan dapat memberikan pembimbingan pencegahan kepada masyarakat agar bisa melakukan pengawasan dan pencegahan secara bersama-sama ke depan.

“Tujuannya sendiri tentu salah satunya yakni pencegahan. Mudah-mudahan sudah bisa terlaksana akhir tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, satgas anti politik uang yang telah dibentuk bersama pihak kepolisian dan kejaksaaan terus memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi politik uang di pilkada serentak. Satgas Money Politics yang memiliki mata dan telinga di mana-mana tentu akan mengawasi segala praktek yang menjurus ke tindakan tidak terpuji itu.

“KPK dengan Polri dan kejaksaan, sudah membentuk satgas khusus untuk money politic, kita kerjakan bersama dan sekarang punya mata dan telinga di mana-mana karena Polri memang sudah ada di setiap daerah di Tanah Air,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut jika rencana membuka perwakilan itu terealisasi, akan ada satu orang yang bertanggung jawab memantau kegiatan pemerintah daerah yang masuk dalam wilayahnya.

“Akan ada banyak senior-senior yang ada di sana, fungsinya tetap melakukan penindakan dan pencegahan,” tutur Saut.

Menurut Saut, pembukaan kantor perwakilan ini tidak membutuhkan anggaran yang besar karena masih bersinergi dengan markas pemberantasan korupsi di Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *