ICW Minta KPK Sidik Korporasi e-KTP

VARIA PERADILAN, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyidik dugaan keterlibatan korporasi sebagai pelaku atau instrumen yang digunakan untuk melakukan korupsi dalam proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Pernyataan ICW ini menyusul keluarnya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang memvonis Setya Novanto (Setnov) 15 tahun penjara.

“KPK masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait penyelesaian korupsi KTP elektronik pada waktu-waktu ke depan,” kata Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama S Langkun, di Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Menurut Tama, KPK harus menelusuri dan menindaklanjuti informasi terkait sejumlah nama yang kembali disebutkan karena diduga menerima sejumlah uang dalam pengaturan proyek e-KTP di DPR. Selain itu, KPK juga harus menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Setnov. Di bagian lain, Tama menyayangkan vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Setnov. Karena, menurut dia, sudah sepatutnya mantan ketua DPR itu divonis pidana seumur hidup atas perbuatannya dalam perkara korupsi e-KTP.

Selain pidana penjara yang kurang memuaskan, pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Setnov juga dinilai Tama tidak merepresentasikan jumlah kerugian negara yang terjadi akibat korupsi e-KTP, yaitu sebesar Rp2,3 triliun. Jumlah pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Setnov hanya sekitar 22,69 persen dari total keseluruhan kerugian negara korupsi e-KTP.

Setnov divonis 15 tahun penjara, denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, pidana tambahan sebesar 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp5 miliar yang sudah disetorkan ke negara, dan pencabutan hak politik 5 tahun pascapidana badannya selesai. Vonis ini tidak berbeda jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, yang menuntut Setnov dengan pidana penjara 16 tahun, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *