Hakim Agung Artidjo Alkostar Sosok Penting Pemberantasan Korupsi

VARIA PERADILAN — Hakim Agung Artidjo Alkostar yang kerap bersikap keras kepada koruptor pensiun per Selasa (22/5/2018) karena telah genap memasuki usia 70 tahun.

Pensiunnya Artidjo Alkostar merujuk Pasal 11 huruf b UU Mahkamah Agung. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena telah berusia 70 tahun.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan hakim agung Artidjo Alkostar merupakan sosok penting dari kekuatan pemberantasan korupsi.

“Menurut kami, keberadaan hakim agung Artidjo selama ini menjadi bagian penting dari kekuatan pemberantasan korupsi. Selain karena kasus yang ditangani dan vonis yang dijatuhkan yang dipandang memberikan efek jera.” kata Febri di Gedung KPK. Jakarta, Selasa.

KPK pun mempercayai bahwa masih banyak hakim yang independen, imparsial, dan punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
“Saya percaya masih banyak orang baik di MA. masih banyak hakim yang menjaga independensi, imparsialitas dan punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, publik pasti menunggu komitmen tersebut,” tuturnya.

Artidjo Alkostar lahir di Situbondo pada 22 Mei 1948. Artidjo juga merupakan Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia sejak 1976. Selama menjadi dosen UII, Artidjo telah menelurkan 64 karya ilmiah. Artidjo juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UII angkatan 1967.

Sebelum menjadi hakim agung, Artidjo pernah menjadi pengacara Human Right Watch Divisi Asia dan menjabat Direktur LBH Yogyakarta. Pada 1991, ia juga mendirikan dan mengelola Artidjo Alkostar and Associates.

Artidjo menjadi Hakim MA pada 2000. Artidjo dikenal sebagai hakim yang garang terhadap kasus korupsi. Ia memperberat hukuman politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh yang terlibat kasus korupsi proyek Hambalang dari 4 tahun menjadi 12 tahun penjara.

Ia juga pernah memperberat vonis pengacara OC Kaligis dari tujuh tahun menjadi 10 tahun. OC terbukti menyuap mantan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, Sumatera Utara Tripeni.

Artidjo Alkostar juga memperberat hukuman dua bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto yang terlibat perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Hingga pada Maret lalu, Artidjo juga menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk kasus penistaan agama.