Jokowi Laporkan Gratifikasi Rp58 Miliar

VARIA PERADILAN — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melaporkan gratifikasi sampai 4 Juni 2018 sebesar Rp58 miliar. Jokowi merupakan pejabat negara yang melaporkan gratifikasi terbesar.

“Secara berurutan total nilai gratifikasi milik negara terbesar adalah Presiden Jokowi senilai Rp58 miliar yaitu sejak menjabat sebagai Gubernur OKI Jakarta,” kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Senin (4/6/2018).

Selanjutnya di posisi kedua Wakil Presiden Jusuf Kalla yang melaporkan gratifikasi senilai Rp40 miliar, ketiga, pegawai pemerintah provinsi OKI Jakarta senilai Rp9,8 miliar, keempat, Dirjen salah satu Kementerian senilai Rp5,2 miliar, dan kelima, mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said senilai Rp3,9 miliar.

“Sampai dengan 4 Juni 2018, total penerimaan laporan gratifikasi sebesar 795 laporan,” tambah Giri. Dari 795 laporan tersebut, sebanyak 534 laporan atau 67 persen dinyatakan sebagai milik negara; 15 laporan atau 2 persen sebagai milik penerima dan sisanya 31 persen adalah surat apresiasi sehingga masuk dalam kategori “negative list”. Total status kepemilikan gratifikasi yang menjadi milik negara adalah Rp6,203 miliar dengan rinciannya dalam bentuk uang sebesar Rp5,449 miliar dan berbentuk barang senilai Rp753,791 juta. “Instansi yang paling besar nilai laporan gratifikasinya adalah Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp2,8 miliar, selanjutnya pemerintah provinsi DKI Jakarta sebesar Rp197 juta; Kementerian Kesehatan senilai Rp64,3 juta; Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp47,5 juta dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga kerja Rp44,1 juta,” kata Giri.