KPK Akan Jelaskan Sikapnya terkait Revisi KUHP kepada Jokowi

VARIA PERADILAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) berisiko terhadap kerja lembaga antikorupsi itu ke depannya. Karena itu KPK siap menjelaskan sikapnya terkait dengan RKUHP kepada Presiden Joko Widodo.

“KPK mempersiapkan penjelasan yang lebih solid terkait RUU KUHP tersebut. Kami memandang, selain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, RUU KUHP juga sangat berisiko bagi kerja KPK ke depan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Pada 8 Juni 2018 lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan setelah ldulfitri, Presiden menyiapkan waktu khusus bagi KPK untuk membicarakan soal Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), khususnya karena tindak pidana korupsi (Tipikor) masuk ke dalamnya.

“Perlu diingat, keberadaan UU Tipikor dan UU KPK yang sudah jelas saat ini pun masih terus diuji dan dicari celahnya di pengadilan, apalagi dengan adanya RUU KUHP yang sejak awal sudah terbaca sangat berisiko melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi,” tambah Febri. Dia berharap bila tujuan pemerintah adalah melakukan kodifikasi perundangan-undangan di Indonesia, jangan sampai pemberantasan korupsi dikorbankan. “Jika ada sebuah obsesi kodifikasi, janganlah sampai pemberantasan korupsi jadi korban. Belajar dari banyak negara, kodifikasi bukanlah harga mati, kodifikasi tetap tergantung kepada kebijakan sebuah negara dalam penyusunan aturan hukum,” kata Febri.

KPK mengatakan setidaknya ada 10 hal mengapa RKUHP berisiko bagi KPK dan pemberantasan korupsi yaitu:

  1. Kewenangan kelembagaan KPK tidak ditegaskan dalam RUU KUHP.
  2. KPK tidak dapat menangani aturan baru dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC) seperti untuk menangani korupsi sektor swasta.
  3. Tidak mengatur pidana tambahan berupa uang pengganti.
  4. Mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif.
  5. Mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan. pembantuan dan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi.
  6. Beberapa tindak pidana korupsi dari UU Pemberantasan Tipikor masuk menjadi Tindak Pidana Umum.
  7. UU Pemberantasan Tipikor menjadi lebih mudah direvisi
  8. Kodifikasi RUU KUHP tidak berhasil menyatukan ketentuan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang.
  9. Terjadi penurunan ancaman pidana denda terhadap pelaku korupsi.
  10. Tidak ada konsep dan parameter yang jelas dalam memasukkan hal-hal yang telah diatur undang-undang khusus ke dalam RUU KUHP.