MK Kabulkan Sebagian Uji Materi UU MD3

VARIA PERADILAN — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Salah satunya, MK menganulir pasal 73 UU No 2 Tentang MD3 yang mengatur kewenangan DPR untuk malakukan pemanggilan paksa seseorang atau kelompok.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ujar Hakim MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

MK mempertimbangkan bahwa panggilan paksa dan sandera merupakan ranah pidana.

MK juga berpendapat bahwa DPR dalam melakukan pemanggilan paksa dapat menyebabkan kekhawatiran pada setiap orang.

Semula kewenangan DPR melakukan pemanggilan paksa ini diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3.