Jusuf Kalla Jadi Saksi Sidang PK Suryadharma Ali

VARIA PERADILAN — Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan sebagai saksi meringankan di persidangan peninjauan kembali (PK) terhadap kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dana haji dengan terdakwa mantan menteri agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/7/2018).

“JadiĀ  begitu PMK-nya (peraturan menteri keuangan). dengan 80 persen dan lumpsump yang fleksibel dan diskresi, artinya itu sangat tergantung pemakai atau menteri saja,” kata Wapres Jusuf Kalla usai bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu. Menurut Kalla, Suryadharma Ali sudah mengelola dana operasional menteri (DOM) sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang berlaku saat itu.

“Saya melihat ini untuk menteri dan pejabat sederajat mendapatkan gaji Rp19 juta, karena itu dalam menjalankan tugasnya pemerintah memberikan dana operasional sebanyak Rp120 juta yang sejak 2006 diatur di Peraturan Menteri Keuangan, yang kemudian diperbaiki dalam PMK Nomor 28, yang memberikan keleluasaan untuk menggunakan dana operasional menteri,” jelas Kalla.

Jusuf Kalla menjelaskan pertimbangan Pemerintah menetapkan dana operasional menteri tersebut adalah penggunaan ‘lumpsump’ sebesar 80 persen oleh menteri, kemudian 20 persen sisanya untuk anggaran yang dipertanggungjawabkan.

“Ya (PMK) Nomor 3/2006 memang dibutuhkan pertanggungjawaban, namun keluarnya PMK yang baru berarti mencabut PMK nomor 3 itu. Sehingga tidak perlu ada pertanggungjawaban rinci lagi; sehingga yang (PMK) 2006 itu tidak berlaku lagi setelah keluarnya PMK yang baru,” jelas Jusuf Kalla.

Dalam perkara ini, Suryadharma terbukti melakukan sejumlah tindak pidana korupsi, termasuk menunjuk Petugas Penyelenggara I bad ah Haji (PPIH) selama 2010-2013 sekaligus pendamping Amirul Hajj (pemimpin rombongan haji) yang tidak kompeten yaitu istrinya Wardatul Asriya, anak, menantu, ajudan. pegawai pribadi, sopir, sopir istri hingga pendukung istrinya. Suryadharma juga menggunakan DOM hingga Rp1 ,821 miliar untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan penggunaan DOM seperti untuk pengobatan anak, pengurusan visa, tiket pesawat, pelayanan bandara, transportasi dan akomodasi Suryadharma, keluarga dan ajudan ke Australia dan Singapura hingga membayar pajak pribadi tahun 201 1, langganan TV kabel, internet, perpanjangan STNK Mercedes Benz serta pengurusan paspor cucu.