78 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Jalani Tes Assessment dan Wawancara

Sejumlah 78 calon hakim ad hoc yang telah lulus seleksi administrasi dan ujian tertulis kini harus menjalani tes assessment dan wawancara dengan Panitia Seleksi (Pansel) dari Mahkamah Agung, Senin (16/10) sampai Kamis (19/10). Jumlah peserta calon hakim (cakim) ad hoc tipikor sebanyak 77 dengan rincian Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 16 peserta dan Pengadilan Tingkat Pertama Sebanyak 61 peserta dan 1 peserta tidak hadir.

Continue reading “78 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Jalani Tes Assessment dan Wawancara”

Integritas Rendah Picu Korupsi

Sejumlah pemimpin daerah terjebak dalam tindak pidana korupsi karena integritas mereka rendah. Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang dalam sosialisasi pencegahan korupsi di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Minggu, 15 Oktober 2017. Sepanjang tahun ini, tak kurang dari tujuh kepala daerah ditangkap oleh KPK. Continue reading “Integritas Rendah Picu Korupsi”

Peradilan Indonesia, Quo Vadis?

Selain maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses penyelesaian perkara, adanya campur tangan pihak eksekutif dalam proses peradilan menjadi salah satu indikasi ketidakmandirian lembaga peradilan.”

Sebagaimana elemen-elemen lainnya dalam masyarakat, peradilan sebagai suatu sistem sosial yang menjadi salah satu penopang utama bagi masyarakat yang beradab dalam melakukan kehidupan sehari-harinya pada dunia modern dewasa ini, seharusnya tidak luput juga dari introspeksi dan retrospeksi tersebut. Hal ini sangatlah penting terutama apabila dikaitkan dengan kondisi peradilan Indonesia pada saat ini yang disinyalir secara realita sangatlah jauh dari apa yang dicita-cita atau diharapkan.

Continue reading “Peradilan Indonesia, Quo Vadis?”

Penegakan Hukum Kontraterorisme

Penegakan hukum dalam kontraterorisme Indonesia belum menunjukkan wajah kemenangan negara dalam perang moralitas melawan terorisme.”

Oleh Ali Abdullah Wibisono

Kebijakan mengatasi masalah terorisme di Indonesia belum berkesinambungan. Signifikansi pembahasan masalah terorisme, baik pada level publik maupun kebijakan, masih bersifat fluktuatif, bergantung pada kejadian aksi terorisme dan liputan media terhadap penindakan individu- individu pelaku teror.

Sebagian negara demokrasi maju telah memiliki ”buku putih”-nya sendiri untuk memetakan ancaman dan prinsip-prinsip kontraterorisme. Karakter reaksioner kebijakan kontraterorisme Indonesia masih ”pendekatan tempur” berupa operasi pengejaran, penyergapan, penangkapan, dan pembunuhan para pelaku dan pendukung jaringan terorisme oleh kepolisian.

Continue reading “Penegakan Hukum Kontraterorisme”

Mengenai Putusan Praperadilan Setya Novanto, Independensi Hakim Tidak Dapat Diintervensi

Menanggapi tanggapan dan komentar masyarakat tentang putusan praperadilan hakim Cepi Iskandar, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Setya Novanto oleh KPK tidak sah,  Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Abdullah, SH, MS, menerangkan bahwa Mahkamah Agung menghormati apa yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut terkait dengan praperadilan kasus Setya Novanto.

Continue reading “Mengenai Putusan Praperadilan Setya Novanto, Independensi Hakim Tidak Dapat Diintervensi”