Peradilan Indonesia, Quo Vadis?

Selain maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses penyelesaian perkara, adanya campur tangan pihak eksekutif dalam proses peradilan menjadi salah satu indikasi ketidakmandirian lembaga peradilan.”

Sebagaimana elemen-elemen lainnya dalam masyarakat, peradilan sebagai suatu sistem sosial yang menjadi salah satu penopang utama bagi masyarakat yang beradab dalam melakukan kehidupan sehari-harinya pada dunia modern dewasa ini, seharusnya tidak luput juga dari introspeksi dan retrospeksi tersebut. Hal ini sangatlah penting terutama apabila dikaitkan dengan kondisi peradilan Indonesia pada saat ini yang disinyalir secara realita sangatlah jauh dari apa yang dicita-cita atau diharapkan.

Continue reading “Peradilan Indonesia, Quo Vadis?”

Penegakan Hukum Kontraterorisme

Penegakan hukum dalam kontraterorisme Indonesia belum menunjukkan wajah kemenangan negara dalam perang moralitas melawan terorisme.”

Oleh Ali Abdullah Wibisono

Kebijakan mengatasi masalah terorisme di Indonesia belum berkesinambungan. Signifikansi pembahasan masalah terorisme, baik pada level publik maupun kebijakan, masih bersifat fluktuatif, bergantung pada kejadian aksi terorisme dan liputan media terhadap penindakan individu- individu pelaku teror.

Sebagian negara demokrasi maju telah memiliki ”buku putih”-nya sendiri untuk memetakan ancaman dan prinsip-prinsip kontraterorisme. Karakter reaksioner kebijakan kontraterorisme Indonesia masih ”pendekatan tempur” berupa operasi pengejaran, penyergapan, penangkapan, dan pembunuhan para pelaku dan pendukung jaringan terorisme oleh kepolisian.

Continue reading “Penegakan Hukum Kontraterorisme”