Hakim Bisa Gunakan Hukum Internasional sebagai Penguat Argumentasi di Pengadilan

VARIA PERADILAN — Hakim di peradilan umum bisa menjadikan norma hukum internasional termasuk Resolusi DK PBB sebagai penguat argumentasi. Hal ini disampaikan Hakim Agung Suhadi, Juru Bicara Mahkamah Agung, dalam diskusi terarah bertema “Penerapan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ke dalam Hukum Nasional Indonesia”, Senin (24/7), Continue reading “Hakim Bisa Gunakan Hukum Internasional sebagai Penguat Argumentasi di Pengadilan”

MK Tolak Uji Materi Terkait Hak Angket KPK

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terkait hak angket DPR untuk KPK. Continue reading “MK Tolak Uji Materi Terkait Hak Angket KPK”